Di tengah peluang dan tantangan perdagangan bebas (free trade agreement/FTA) Asean-China, sebanyak 10 sektor BUMN siap untuk mengembangkan bisnis ke mancanegara (go international). Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, pembinaan BUMN diarahkan agar perusahaan pelat merah itu bisa beroperasi secara efisien dan mampu bersaing di tingkat global.

"Dengan FTA Asean-China, terbuka peluang bagi BUMN untuk mengembangkan bisnis di China, pasar terbesar di dunia," kata Mustafa di sela rapat kerja gabungan dengan Komisi Perdagangan dan Perindustrian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu 20 Januari 2010. Untuk itu, Mustafa mengidentifikasi 10 sektor BUMN yang siap go international pada 2010. Sektor BUMN tersebut di antaranya perbankan (PT Bank Mandiri Tbk), konstruksi (PT Wijaya Karya Tbk), perkebunan (PT Perkebunan Nusantara/PTPN) III dan PTPN IV), perhubungan (PT Garuda Indonesia), energi (PT Pertamina), telekomunikasi (PT Telkom Indonesia Tbk), dan pertambangan (PT Timah, PT Tambang Batubara Bukit Asam, serta PT Aneka Tambang Tbk).

Selain itu, terdapat BUMN sektor semen (PT Semen Gresik), pupuk (PT Pupuk Sriwidjaja), dan pertahanan (PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad). Mustafa menjelaskan, dari 12 kelompok pos tarif yang diusulkan untuk dinegosiasi ulang, sebanyak tiga kelompok pos tarif di antaranya terdapat di beberapa BUMN. "Ada 114 pos tarif di besi dan baja, 10 pos tarif di permesinan, dan tujuh pos tarif di kimia anorganik," ujarnya.

FTA Asean-China diakuinya mengancam kinerja perusahaan pelat merah di sektor baja, yakni PT Krakatau Steel. BUMN tersebut memiliki beberapa ketidaksiapan, di antaranya masih adanya ketergantungan impor bahan baku seperti scrab dan bijih besi, kurangnya ketersediaan energi, dan struktur industri yang belum lengkap. "Krakatau masih mengalami beberapa gangguan seperti 95 persen produk baja belum SNI wajib, sedangkan instrumen pengamanan perdagangan seperti antidumping dan safeguard membutuhkan waktu investigasi lama," tuturnya.

Padahal, Krakatau telah menyerap sebanyak 250 ribu tenaga kerja langsung. "Namun, di sisi lain, pemerintah China sangat mendukung industri bajanya, salah satunya dengan export duty dengan memberikan subsidi sebanyak 9-13 persen," ujar Mustafa. Untuk itu, Mustafa menilai, guna memanfaatkan peluang di pasar dalam negeri sekaligus luar negeri, diperlukan kebijakan pemberlakuan SNI secara ketat. Selain itu, perlu segera membangun counter measure yang bersifat preventif, dan aturan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang lebih intensif.