Meski banyak proyek jasa konstruksi di Jawa Timur, ternyata pertumbuhan penyerapan semen di provinsi ini rendah. Pada semester I/2011 hanya tumbuh 5,6 persen. Kalah dengan Jawa Barat (Jabar) yang tumbuh 20,2 persen, dan DIY tumbuh 25,3 persen. Sekretaris Perusahaan PT Semen Gresik (SG) Tbk Sunardi Prionomurti mengatakan, pada semester I/2011 penyerapan semen di Jatim hanya sebanyak 3,263 juta ton, tumbuh 5,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebanyak 3,99 juta ton. “Bandingkan dengan Provinsi Jabar pada semester I/2011 berhasil menjual 3,933 juta ton, naik dibandingkan periode sama tahun lalu“sebanyak 3,273 juta,” kata Sunardi.
Lambatnya pertumbuhan di Jatim ini, menurut dia, bukan karena adanya produk semen lain yang masuk pasar tapi karena pembangunan infrastruktur yang lambat di provinsi ini. Misalnyam pembangunan jalan tol yang belum juga dimulai. Dampaknya pembangunan daerah disepanjang jalan tol ikut melemah. Padahal jika ada jalan tol dibangun, maka daerah sekitarnya ikut tumbuh. Seperti pembangunan rumah, perkantoran, hotel, dan ruko. Proyek-proyek itu banyak menyerap semen, bahkan lebih banyak dari yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
Semen Gresik dengan total produksi 20,2 juta ton, saat ini menguasai 43 persen pasar semen nasional. Sedangkan total produksi semen nasional sebanyak 43,6 juta ton. Tahun 2030 produksi semen nasional diprediksi mencapai 142 juta ton. Sedangkan pada 2015 produksi SG diperkirakan mencapai 28,7 juta ton. Ditemui terpisah, Ketua Kadin Surabaya Jamhadi mengatakan rendahnya pertumbuhan pemakaian semen di Jatim karena banyak proyek pemerintah yang belum dimulai meski sudah dilelang. Ada juga yang pelaksanaannya mundur, dan itu juga berpengaruh terhadap penggunaan semen.
Lainnya, lanjut Jamhadi adalah persoalan perizinan yang semakin ruwet untuk di beberapa kabupaten dan kota di Jatim, termasuk di Surabaya. Pelaksanaan pelayanan perizinan sangat lambat. “Sebagai ketua Kadin Surabaya, saya banyak menerima keluhan dari anggota.“ Proses pengurusan izin makin lama dan biayanya makin mahal. Bahkan untuk di Surabaya paling lama dan persyaratannya kurang jelas. Masih belum transparan,” kata Jamhadi kepada Radar Surabaya, kemarin.