PT Semen Gresik Tbk tengah mengincar pabrik semen di luar negeri.
Pabrik semen tersebut berada di lokasi yang berbeda, diantaranya berada
di Malaysia, Filipina dan Thailand.
"Tiga-tiganya masih kita
sounding," ujar Direktur Utama Semen Gresik, Dwi Sutjipto di Hotel Ritz
Carlton, Pacific Place, Jakarta, Selasa (25/5/2010).
Sayangnya,
Dwi enggan menyebutkan kapan proses akuisisi tersebut akan dilakukan
perseroan. Namun yang jelas, jika rencana akuisisi tersebut terealisasi
maka perseroan akan menjadi pemilik saham mayoritas di pabrik eksisting
yang akan diakuisisinya itu.
"Kita akan masuk sebagai mayoritas di sana sehingga bisa mendapatkan added value yang lebih optimal," ungkap Dwi.
Dwi
memaparkan, pada tahun ini perseroan memang sudah mengalokasikan dana
sebesar Rp 3 triliun untuk mengakuisisi pabrik semen dengan kapasitas
1,5 juta ton per tahun.
Dwi juga tidak menutup kemungkinan bahwa
perseroan juga akan mengakuisisi pabrik semen di dalam negeri. Saat
ditanya soal rencana untuk masuk ke PT Semen Batu Raja, Dwi menyatakan
hal itu tergantung pada pemerintah.
"Kalau pemerintah izinkan,
Semen Gresik berminat. Kalau mau dilepas 100 persen kami siap. Tapi
itukan tergantung mereka mau lepas berapa," ungkapnya.
Ia
menargetkan kapasitas produksi akan meningkat dari 18,5 juta ton pada
tahun 2009 menjadi 19,5 juta ton di tahun ini, seiring dengan akan
beroperasinya pabrik-pabrik yang tengah dibangun Semen Gresik.
"Sementara untuk penjualan di tahun ini, kami perkirakan akan mendekati angka 19 juta ton," ungkapnya.
Namun,
kinerja perseroan pada kuartal II ini diperkirakan akan menurun. Jika
pada kuartal I 2010 tumbuh 15 persen, maka pada kuartal berikutnya
hanya tumbuh 8 persen.
"Sekarang ini sedang ada
guncangan-guncangan di Yunani dan itu memengaruhi investasi. Jika pada
kuartal 1 tumbuh 15 persen, maka saya kira akan turun di kuartal 2
menjadi 8 persen," katanya.
Pada kesempatan yang sama, ia juga
menyatakan komitmennya untuk menyetorkan dividen sebesar 50 persen dari
laba bersih yang diperolehnya pada tahun 2009 kepada pemerintah.